bahan tugas buat hendra

Denpasar Gelar Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri

2012-02-06

Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di masing-masing sektor. Sementara kondisi struktur ketenagakerjaan terjadi pergeseran yang cukup menonjol, yaitu dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri utamanya di daerah perkotaan. Untuk itu melalui program tenaga kerja mandiri mempunyai arti penting dan strategis dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi masalah penganguran. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena saat membuka Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) atau Kewirahusahaan, Rabu (12/10) di Inkubator Pengembangan Bisnis Pasar Kumbasari Denpasar.

Lebih lanjut Erwin mengatakan situasi ketenagakerjaan saat ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Diantaranya lapangan kerja di sector formal sangat terbatas, kemampuan dan keterampilan angkatan kerja terdidik pada umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. �� Hal ini juga diperparah dengan adanya kondisi yang menonjol dan menggejala yakni adanya kecendrungan kurang berminatnya angkatan kerja muda terdidik untuk memasuki dunia usaha sebagai lapangan kerja utama. Oleh karenanya memalui pelatihan Tenaga Kerja Mandiri ini angkatan kerja di Denpasar dapat lebih siap memasuki pasaran kerja,�� kata Erwin
Suryadarma. Ditambahkan lapangan kerja di sektor ini masih luas dan mampu memberikan tingkatan pendapatan dan kehidupan yang lebih layak dan baik. Selebihnya Erwin menambahkan sektor ketenagakerjaan dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang cukup berat. Diantaranya semakin berkembangnya , pemilihan dan penggunaan tenaga kerja semakin selektif dan kompetitif serta persaingan dunia usaha semakin ketat. Maka dari itu untuk menjawab seluruh tantangan dan permasalahan tersebut, diperlukan investasi Sumber daya manusia melalui kegiatan, pembinaan yang mengarah kewirausahaan. Melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan kali ini dapat membentuk kader-kader wirausaha baru yang mandiri dan akhirnya
menjadi profesional.

Ketua Panitia I Wayan Pager yang juga Kasi Penempatan Perluasan Pasar Kerja dalam laporannya mengatakan maksud dan tujuan di laksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan agar mengerti tentang kewirausahaan baik secara konseptual maupun teknis operasional. Disamping itu kegiatan ini dapat menciptakan kader-kader wirausaha baru yang potensial, mandiri dan ber-etos kerja tinggi. Pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 12 sampai dengan 17 Oktober mendatang diikuti sebanyak 20 peserta yang berasal dari seluruh kecamatan se-Kota Denpasar. Instruktur dari pelatihan diantaranya lembaga swadaya masyarakat, dan universitas udayana dari Fakultas Ekonomi.

 http://bursakerja.denpasarkota.go.id/headline.php?id=2

TENAGA KERJA: Belum semua balai latihan kerja memadai Posted by : Tris Susanti Dewi, 06 September 2012 08:34:03 Kategori: Lain lain | Viewed : 27 | Rating:

TENAGA KERJA: Belum semua balai latihan kerja memadai


JAKARTA: Hingga kini belum semua balai latihan kerja di daerah memiliki kualitas dan kapasitas pelatihan, serta instruktur yang memadai.

Bahkan, menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, banyak balai latihan kerja unit pelayanan teknis daerah (BLK UPTD) sebagai milik pemerintah daerah (pemda) memerlukan pembenahan secara menyeluruh.

”Oleh karena itu, Kemenakertrans akan memrioritaskan revitalisasi BLK bekerja sama dengan pemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi pengelola,” ujarnya pada Rabu (5/9/2012).

Dia menjelaskanpembenahan BLK milik pemda terus dilakukan meskipun terkendala terbatasnya anggaran.

Pembenahan ini, harus mengikuti standar atau berpatokan pada 13 BLK unit pelayanan teknis pusat milik Kemenakertrans yang kondisinya sangat baik.

”BLK-BLK milik Kemnakertrans harus menjadi model percontohan bagi pembenahan BLK miklik pemda,” ungkap Muhaimin.

Dia menilai untuk membenahi BLK diperlukan keterlibatan lebih jauh dari pemda dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, peralatan dan instruktur di BLK daerah melalui APBD.

Kebijakan tersebut, Muhaimin menambahkan harus dibakukan dalam regulasi, seperti dalam bentuk peraturan daerah (perda).

”Dibutuhkan komitmen dan perhatian khusus dari pimpinan pemda terhadap pembangunan sektor ketenagakerjaan di wilayahnya,” tegasnya.

Berdasarkan data Kemenakertrans saat ini, terdapat 13 BLK UPT Pusat milik kementerian dan 253 BLK UPT daerah milik pemda provinsi, kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pemetaan Kemenakertrans pada akhir 2011, ditemukan fakta 252 unit BLK UPT daerah yang dikelola pemda ternyata kondisi infrastruktur dan fasilitasnya kurang memadai.

Dari 252 buah BLK milik pemda itu hanya 10 % milik Pemda yang kondisi infrastruktur dan fasilitasnya yang baik. ”Selebihnya 49% BLK milik pemda kondisinya sedang, dan 41 % kondisinya dikategorikan buruk,” tuturnya.

Untuk mengatasi masalah itu, pada 2012 Kemenakertrans memprioritaskan revitalisasi terhadap 22 BLK unit daerah agar kondisinya meningkat dan layak. (ra)

http://www.hrcentro.com/artikel/TENAGA_KERJA_Belum_semua_balai_latihan_kerja_memadai_120906.html

Kondisi 104 Balai Latihan Kerja Buruk
Pemerintah Latih 97.340 Pengangguran

---

Kamis, 06 September 2012 | 12:31:08 WIB | 16 HITS

JAKARTA – Kementerian Tenaga Kerja  dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan melatih 97.340 pengangguran di seluruh Indonesia. Nantinya, pelatihan akan dipusatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang bertempat di 33 Provinsi di Indonesia.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, keberadaan BLK di pusat dan daerah efektif untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pencari kerja, karena program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri. “Kita terus lakukan proses pelatihan, sertifikasi dan penempatan di balai latihan kerja dengan sasaran para pengangguran, pencari kerja dan masyarakat umum,” katanya di Jakarta, Rabu (5/9).

Dengan pelatihan, nantinya lulusan BLK langsung mendapat pekerjaan di perusahaan penyedia lapangan kerja. Pelatihan tersebut akan ditekankan pada keterampilan setiap peserta, seperti otomotif, las, bangunan, elektronik, IT, menjahit, pertanian, dan perkebunan. “Jenis pelatihan nantinya sesuai yang dibutuhkan di daerah masing-masing,” katanya.

Namun dia mengakui belum semua BLK di daerah-daerah memiliki kualitas dan kapasitas pelatihan dan instruktur yang memadai. Masih banyak BLK milik Pemernath Daerah (Pemda) tidak bisa digunakan akibat rusak parah. “Untuk tahun ini, kita fokus memperbaiki 22 BLK milik pemprov yang kondisinya memang tidak layak,” katanya.

Dia berharap, pemda berperan aktif memperbaiki BLK yang saat ini dalam kondisi rusak. Keterlibatan Pemda akan sangat menentukan berjalannya program pelatihan kerja bagi pengangguran tersebut. “Pengelolaan BLK harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang punya kemampuan khusus di bidangnya masing-masing,” ujarnya.

Berdasarkan data yang ada Jumlah BLK yang ada di Provinsi dan Kabupaten sebanyak 252 dengan kondisi yang bervariasi, yakni 25 (10%) baik, 123 (49%) sedag, dan 104 (41%) buruk.

Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago berharap, pemerintah segera mengalihkan orientasi pembangunan ke luar Jawa, salah satunya dengan memperbaiki BLK yang ada di daerah. Hal itu untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Dia melihat, permasalah ini tidak terlepas dari koordinasi pusat dan pemda dalam menciptakan lapangan kerja.

“Dalam hal ini pemerintah pusat juga harus berani memindahkan, misalnya pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) yang saat ini semuanya terkonsentrasi di Jakarta,” katanya, kemarin. (cr-06/wmc)